Struktur Organisasi

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

SEKRETARIAT

1. SEKRETARIAT DAERAH
2. SEKRETARIAT DPRD

DINAS DAERAH ( URUSAN KEWENANGAN DAERAH ) 

3. INSPEKTORAT
4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6. DINAS KESEHATAN
7. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8. DINAS PARIWISATA
9. DINAS PERTANIAN
10. DINAS SOSIAL
11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
20. DINAS PERHUBUNGAN
21. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
22. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
23. DINAS KETAHANAN PANGAN
24. DINAS PERIKANAN
25. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BADAN DAERAH ( URUSAN PENUNJANG )

27. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
28. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
29. BADAN PENDAPATAN DAERAH
30. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
31. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LEMBAGA LAINNYA

32. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
33. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

SEKRETARIS DAERAH

I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum
4. Bagian Kerja Sama

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

1. Bagian Perekonomian
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Bagian Sumber Daya Alam

 III. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Umum
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Bagian Perlengkapan

STAF AHLI BUPATI

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakat dan Sumber Daya Manusia